Sekjen KPU: Tata Kelola Pemilu untuk Sekretariat Berintegritas dan Modern

oleh

MANDARNESIA, Mamuju – Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Drs. Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan dalam acara Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu, pekerjaan selanjutnya, pembenahan tata kelola sumber daya manusia kelembagaan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Agar pekerjaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Bernard yang hadir dalam secara daring di aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (17/6/2022).

“Hari ini kita sedang melaksanakan salah satu proses yang sangat penting bagi upaya membangun kesatuan organisasi, dan institusi KPU seluruh Indonesia yang profesional dan berintegritas dan moderen,” tutupnya.

Kegiatan pemanfaatan dasar-dasar kepemiluan bagi PNS, dilaksanakan dengan maksud, agar masing-masing dapat menguasai pengetahuan dan pemahaman dasar yang benar, tentang urusan kepemiluan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita membentuk SDM Sekretaris Jenderal KPU yang berkompeten, berintegritas dan berwibawa,” tutupnya via daring.

Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Dr Bakhtiar Hajar menyampaikan, narasumber mendapat sambutan baik dari penilaian seluruh peserta latsar.

“Beliau sangat mengapresiasi kinerja dari tim ahli dan tim pakar latihan dasar tata kelola Pemilu. Mudah-mudahan daya serap peserta latsar pelatihan tata kelola pemilu ini tinggi hingga akan lebih meningkatkan wawasan dan kompetensi teknis manajerial staf sekretariat,” harapnya.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang tampil membuka acara latsar. Hadir pula Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Sulawesi Barat Adi Arwan Alimin.

“Tata kelola Pemilu itu dapat disebut sebagai proses yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Ini bagian dari program mitigasi kesekjenan KPU RI dalam meningkatkan kualitas ASN sekretariat, agar makin memahami tugas, fungsi dan kewenangannya,” ujar Adi Arwan Alimin. (Rilis Hupmas)

Baca Juga:  KPU dan Bawaslu Sasaran Pengamanan Usai Rekap Tingkat Provinsi
Adv.

Adv.