Pancasila Dimulai dari Sajadah: Membaca Ulang Makna Mabrur dalam Kehidupan Berbangsa

Oleh: Muliadi Saleh | Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran

Di tengah gegap gempita peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni, dan di saat yang sama jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, sesungguhnya ada sebuah ruang refleksi yang layak kita masuki bersama. Ruang yang mempertemukan dua hal yang sering dipandang berbeda, padahal memiliki tujuan yang sama: membentuk manusia yang bermartabat.

Pancasila adalah fondasi kehidupan berbangsa. Haji mabrur adalah puncak pencapaian spiritual seorang Muslim. Yang satu berbicara tentang tata kehidupan kolektif, yang lain berbicara tentang kesalehan individual. Namun keduanya bertemu pada satu muara: lahirnya manusia yang mampu menghadirkan kebaikan bagi sesama.

Karena itu, mungkin sudah saatnya kita membaca ulang Pancasila dari sajadah, dan membaca ulang kemabruran dari kehidupan berbangsa.

Sajadah adalah tempat seorang hamba bersujud. Di sana manusia meletakkan dahi, simbol kehormatan tertinggi, pada tanah yang rendah. Tidak ada ruang bagi kesombongan. Tidak ada pangkat, jabatan, gelar akademik, maupun kekayaan yang dapat dibawa masuk ke dalam sujud. Semua luluh dalam pengakuan bahwa manusia hanyalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.

Bukankah sila pertama Pancasila juga berangkat dari kesadaran yang sama?

Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar kalimat pembuka dalam dasar negara. Ia adalah fondasi moral yang menegaskan bahwa kekuasaan manusia harus tunduk pada nilai-nilai ketuhanan.

Bahwa pembangunan tanpa moral akan melahirkan kerusakan, dan kecerdasan tanpa spiritualitas dapat berubah menjadi ancaman bagi peradaban.

Di titik inilah Pancasila sebenarnya dimulai dari sajadah.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang cerdas, tetapi oleh manusia yang memiliki kesadaran bahwa ada nilai yang lebih tinggi daripada kepentingan dirinya sendiri.

Ibadah haji pun mengajarkan pelajaran yang serupa.

Saat mengenakan ihram, seluruh atribut dunia ditanggalkan. Seorang pejabat berdiri sejajar dengan petani. Pengusaha berjalan bersama buruh. Profesor bertawaf bersama nelayan. Tidak ada kursi kehormatan. Tidak ada ruang VIP di hadapan Allah. Yang tersisa hanyalah manusia.

Pemandangan itu sesungguhnya merupakan pengejawantahan sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Haji mengajarkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh kualitas akhlaknya. Dan bangsa yang beradab bukanlah bangsa yang dipenuhi gedung-gedung megah, melainkan bangsa yang memuliakan manusia.

Lebih jauh lagi, jutaan orang yang datang dari berbagai bahasa, warna kulit, bangsa, dan budaya berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama. Mereka bergerak dalam harmoni meskipun berbeda.

Bukankah itu gambaran indah dari sila ketiga: Persatuan Indonesia?

Persatuan bukanlah keseragaman. Persatuan adalah kemampuan untuk tetap berjalan bersama di tengah perbedaan. Haji mengajarkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan kebijaksanaan.

Di era ketika masyarakat mudah terbelah oleh perbedaan pilihan politik, identitas, dan kepentingan kelompok, pelajaran dari Arafah terasa semakin relevan. Bahwa kita mungkin berbeda jalan, tetapi tujuan kebangsaan tetap sama.

Kemudian ada pelajaran tentang musyawarah.

Dalam setiap rangkaian ibadah haji, kedisiplinan, keteraturan, kepatuhan terhadap aturan, dan penghormatan terhadap kepentingan bersama menjadi syarat utama. Tidak ada ruang bagi egoisme yang berlebihan. Kesadaran kolektif menjadi kunci.

Nilai inilah yang menjadi ruh sila keempat. Demokrasi yang beradab bukanlah perlombaan saling mengalahkan, tetapi kemampuan untuk mencari titik temu demi kemaslahatan bersama.

Dan akhirnya, seluruh perjalanan spiritual itu bermuara pada lahirnya pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Pribadi yang ringan membantu, jujur dalam bekerja, adil dalam memimpin, santun dalam berbicara, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Di situlah kemabruran menemukan makna sosialnya.

Sebab haji mabrur bukanlah gelar yang disematkan manusia. Ia adalah perubahan perilaku yang dirasakan masyarakat. Kemabruran tidak pertama-tama terlihat pada tambahan huruf “H.” di depan nama, melainkan pada bertambahnya kejujuran, empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Bukankah itu hakikat sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Maka sesungguhnya, nilai-nilai mabrur dan nilai-nilai Pancasila bukanlah dua jalan yang saling berjauhan. Keduanya berjalan berdampingan. Keduanya ingin melahirkan manusia yang bertuhan, memanusiakan manusia, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah, dan memperjuangkan keadilan.
Tantangan terbesar bangsa ini bukanlah kekurangan rumusan nilai. Kita sudah memiliki Pancasila. Kita juga memiliki ajaran agama yang kaya akan tuntunan moral. Persoalannya terletak pada jarak antara pengetahuan dan pengamalan.

Kita hafal Pancasila, tetapi kadang lupa mempraktikkannya. Kita memahami makna ibadah, tetapi sering gagal menerjemahkannya dalam kehidupan sosial.
Karena itu, Hari Lahir Pancasila dan musim haji tahun ini seharusnya menjadi momentum untuk merenung. Jangan-jangan yang perlu diperbaiki bukanlah nilai-nilainya, melainkan kesediaan kita untuk menghidupkannya.

Sebab bangsa yang kuat tidak lahir hanya dari konstitusi yang baik. Ia lahir dari manusia-manusia baik yang mengisi konstitusi itu dengan akhlak dan keteladanan.

Dan semua itu, sebagaimana sujud yang khusyuk, selalu dimulai dari sebuah sajadah.

Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.