Oleh Ahmad Robbani | Peserta LATSAR CPNS XIX
Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi seremoni historis, juga momentum untuk menguji sejauh mana nilai-nilai dasar negara teraktualisasi dalam sistem pelayanan publik.
Di kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, manifestasi nilai tersebut terlihat melalui rekam jejak para Aparatur Sipil Negara (ASN) perantau asal Kabupaten Bulukumba.
Rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XVII, XVIII, dan XIX Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK-APDN) Wilayah IV Makassar memberikan potret utuh mengenai transisi struktural dan inovasi di tubuh birokrasi.
Latsar yang berlangsung sejak Februari dan ditutup dengan fase klasikal pada akhir Mei 2026 ini menjadi inkubator bagi lahirnya gagasan-gagasan pembaharuan pelayanan publik.
Demografi dan Peta Inovasi Peserta Latsar
Pembukaan fase klasikal Latsar pada 18 Mei 2026 lalu di Auditorium BBPK-APDN IV Makassar diresmikan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami MP.
Berdasarkan data penyelenggara, kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta; 63 orang merupakan CPNS formasi umum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sementara 57 lainnya merupakan purna praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan CPNS Umum dari berbagai wilayah penugasan.
Di antara ratusan peserta tersebut, tiga CPNS asal Bulukumba mencatatkan gagasan aktualisasi yang menyasar celah struktural di instansi masing-masing.
Dua di antaranya adalah purna praja IPDN Angkatan XXXII yang kini bertugas sebagai Fasilitator Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Muh. Fajar Fikriansyah B, S.Tr.I.P., alumnus SMAN 1 Bulukumba, mengidentifikasi kelemahan literasi politik masyarakat sebagai akar lahirnya kepemimpinan yang kurang profesional.
Melalui gagasannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Fajar merancang optimalisasi pengelolaan media dan publikasi guna mendorong pengawasan mandiri publik terhadap partai politik.
Di instansi yang berbeda, Anisa Amalyah Fajri Matoa, S.Tr.I.P., lulusan SMAN 6 Bulukumba, menyoroti kerentanan tata kelola aset di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel.
Anisa memitigasi risiko maladministrasi dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baku untuk penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
Gagasan pembenahan birokrasi juga datang dari jalur formasi umum. Ahmad Robbani, alumnus SMK DH PEPABRI Bulukumba yang kini bertugas sebagai pemadam kebakaran di UPTD Damkar Kabupaten Polewali Mandar, membawa kerangka kerja digitalisasi ke instansinya.
Merespons pencatatan operasional yang masih konvensional, Robbani menggagas sebuah Inovasi Kerangka Kerja atau Framework Innovation dengan akronim “SINERGI : Sistem Integrasi Data dan Ekosistem Ruang Digital”, sebuah basis data digital terpadu satu pintu yang diintegrasikan melalui ekosistem Google Workspace.
Langkah ini dirancang untuk menstandardisasi variabel data dan merapikan alur kerja dari tingkat pelaksana hingga pimpinan.
: redaksi@mandarnesia.com