Debat Publik, Tina Kritik Pembangunan Manakarra Tower

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tina-Ado menyampaikan kritik pembangunan Manakarra Tower dalam debat publik putaran pertama yang berlangsung di Matos Mamuju, Sabtu (31/10/2020).

Kritik tersebut disampaikan Tina disekmen ke empat debat eskploratif yang membolehkan masing-masing calon mengajukan pertanyaan ke calon lain. Kemudian menjawab dan saling menaggapi dengan masing-masing waktu tiga menit.

“Bapak sudah memimpin di Mamuju 5 tahun. Seperti kita ketahui masih banyak persoalan. Di antaranya kemiskinan terus meningkat, penempatan ASN pada jabatan strategis yang tidak proporsional, tenaga kontrak yang belum terbayar, hasil ujian nasional terendah di Sulawesi Barat, pengelolaan aset daerah yang amburadul, yang viral feri mini, dan pembangunan Manakarra Tower di tengah pandemi covid 19,” kata Tina.

Ia bertanya, apa yang menjadi hambatan dan kendala sehingga semua masalah tersebut bisa terjadi.

“Jadi memang kami turun ke kecamatan di Tapalang Barat di mana di Desa Labuangrano sampai Pas’bu itu kondisi jalannya masih sangat memprihatinkan. Bayangkan kalau dana Manakarra Tower itu kita alihkan untuk infrastruktur jalan. Berapa kilo meter jalan yang bisa kita bangun untuk di masa Covid-19,” jelas Tina kepada mandarnesia usai debat.

“Saya kira ini pertanyaannya apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan dalam melakukan masalah kemiskinan. Bapak sekalian terutama ibu Tina-Ado, kemiskinan di karena adanya pertambahan penduduk yang masuk di Mamuju sekitar 6.000 lebih dalam masa 2016 sampai dengan masa 2019,” jawab Habsi.

Sehingga kata dia, para urban yang masuk ke Mamuju adalah para pencari kerja yang tidak punya keterampilan. Sehingga tingkat pendapatan rendah. Pada saat statistik melakukan pendataan, maka masyarakat tergolong masyarakat miskin.

Kemudian persoalan IPM, Habsi menjelaskan, Mamuju ini sangat tinggi, tertinggi di Sulawesi Barat sekitar 67 persen. “Kalau kita hadapkan dengan kemiskinan ini akan terselesaikan dengan APBD yang sudah bagus, kesehatan yang sudah bagus, kemudian daya beli masyarakat yang sudah bagus.”

“Tingkat pendapatan perkapita masyarakat Mamuju itu sudah mencapai Rp. 39,000,999 kalau 2016 itu baru sekitar Rp. 30 juta sekian. Kenaikannya hampir Rp10 juta kenaikan,” jelas Habsi.

Ia menjawab pembangunan Manakarra Tower, menurutnya, pembangunan harus berjalan secara paralel. Maka dalam membangun Mamuju sebagai daerah terbuka, sebagai visi yang pertama agar bisa maju, daerah terbuka harus ada kesan yang ditimbulkan oleh Mamuju, sebagai ibukota provinsi.

“Sehingga pembangunan itu dilakukan di desa dan dilakukan juga di kota. Bukan berarti bahwa dengan adanya tower itu bahwa pembangunan jalan tidak ada di desa ini. Perlu pikiran-pikiran yang terstruktur,” jelas dia.

Oleh karena itu, samhung Habsi, ke depan di dalam tantangan sebagai ibukota provinsi, selain kota penyangga ibukota negara, nanti harus dipikirkan supaya Mamuju merebut peluang.

“Bukan kita hanya bicara menyangkut masalah aset, bicara masalah bicara menyangkut kapal feri. Bicara sesungguhnya apa yang mau kita capai 5 tahun ke depan,” tutupnya.