Dari Negeri di Bawah Permukaan Laut: Refleksi Kebijakan Pemerintah Belanda

Laporan: Dr. Agusnia Hasan Sulur (Rektor Institut Hasan Sulur) Sulawesi Barat

MANDARNESIA.COM, Den Haag – Melanjutkan rangkaian perjalanan strategis di Benua Biru pada Kamis, 14 Mei 2026, delegasi pimpinan perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara memperdalam kajian mereka di Belanda. Jika hari sebelumnya rombongan berfokus pada ekosistem riset di Radboud University, kali ini potret besar mengenai kebijakan, tata kelola, dan kualitas hidup negara kincir angin ini menjadi menu utama refleksi akademik.

Belanda secara konsisten menduduki peringkat top 10 negara terbaik untuk hidup, studi, dan berbisnis di Eropa. Bagi delegasi dari Sulawesi, membedah rahasia di balik kesuksesan negara kecil yang kaya ini memberikan banyak perspektif berharga untuk dibawa pulang ke tanah air.

Tata Kelola dari Ekonomi hingga Infrastruktur Sepeda

Belanda berdiri sebagai kekuatan ekonomi ke-17 di dunia, ditopang oleh Pelabuhan Rotterdam sebagai pelabuhan terbesar di Eropa serta keunggulan di bidang logistik, pertanian, dan teknologi. Dengan gaji rata-rata warganya yang mencapai €3.600 per bulan, kesejahteraan masyarakat di sini berada di level tertinggi.

Berdasarkan pengamatan delegasi, ada beberapa pilar utama yang membentuk keunggulan Belanda:

Pendidikan Berkelas Dunia Sebanyak 13 universitas di Belanda sukses menembus jajaran Top 200 dunia. Lebih dari 2.100 program S1 dan S2 diajarkan sepenuhnya dalam bahasa Inggris—jumlah terbanyak di Eropa untuk negara non-Anglosaxon.

Kualitas Hidup Berstandar Tinggi Masuk dalam Top 5 dunia versi UN Human Development Index, kota-kota di Belanda menawarkan lingkungan yang bersih, aman, dengan sistem transportasi publik yang sangat terintegrasi.

Negara ini memiliki jalur khusus sepeda sepanjang 35.000 km, di mana jumlah sepeda secara harian justru lebih banyak daripada total populasi manusianya. Hebatnya lagi, meski 26% wilayah daratannya berada di bawah permukaan laut, Belanda mengelolanya dengan sistem dam, pompa, serta kebijakan global Room for the River dan Delta Works yang menjadi rujukan manajemen banjir dunia.

Kebijakan Strategis Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, Belanda menerapkan sejumlah kebijakan makro yang sangat progresif. Di sektor ekonomi, terdapat aturan 30% Ruling, yakni pembebasan pajak sebesar 30% selama 5 tahun bagi ekspatriat ahli (skilled talent) demi menarik tenaga kerja cerdas dari seluruh dunia. Meskipun menerapkan pajak progresif yang tinggi (mencapai 49,5% untuk penghasilan di atas €75.000), warga mendapatkan timbal balik berupa fasilitas publik berkualitas dan sistem kesehatan wajib yang dicover hingga 80-100%.

Bagi dunia akademik, kebijakan yang paling menarik perhatian delegasi LLDIKTI IX adalah Orientation Year Visa. Melalui kebijakan ini, lulusan non-Uni Eropa diberikan waktu selama 1 tahun pasca-kelulusan untuk tinggal dan mencari pekerjaan di Belanda. Ini adalah karpet merah bagi mahasiswa internasional yang ingin meniti karier global.

Namun, negara ini bukan tanpa tantangan. Delegasi juga mencatat beberapa realitas yang harus dihadapi di Belanda, seperti krisis perumahan yang membuat harga sewa apartemen di kota besar mencapai €1.200–€2.000 per bulan, cuaca dingin dengan 200 hari hujan setahun, serta kewajiban menguasai bahasa lokal jika ingin menembus korporasi domestik atau instansi pemerintahan.

Mengapa Potensi Ini Harus Direbut?

Catatan komprehensif dari Belanda ini membawa pesan kuat bagi civitas akademika Institut Hasan Sulur (IHS) Sulawesi Barat. Kebijakan makro dan keunggulan Belanda bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipelajari dan diadaptasi dari kampus daerah.
1. IHS Sebagai Pencetak Global Talent:
Kebijakan imigrasi selektif Belanda dan Orientation Year Visa membuktikan bahwa dunia hanya mencari skilled worker (tenaga ahli). Mahasiswa IHS Sulbar harus termotivasi bahwa kuliah di daerah bukanlah hambatan untuk menjadi tenaga ahli yang dicari di Eropa. Standar kompetensi yang diajarkan di IHS dipersiapkan untuk menjawab tantangan global ini.

2. Meniru Inovasi Logistik dan Maritim Belanda:
Mandar memiliki sejarah maritim yang kuat. Melihat bagaimana Belanda mengoptimalkan Pelabuhan Rotterdam dan mengelola wilayah airnya, mahasiswa IHS. Khususnya yang bergelut di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial yang memiliki tanggung jawab moral untuk membawa pulang ilmu tata kelola ini demi memajukan infrastruktur pesisir Sulawesi Barat.

3. Memanfaatkan Karpet Merah Pendidikan:
Dengan adanya 13 universitas top Belanda yang membuka ribuan program berbahasa Inggris serta biaya studi non-EU yang kompetitif (€10.000-€20.000/tahun), peluang ini sangat terbuka. Pimpinan IHS yang ikut serta dalam kunjungan LLDIKTI IX ini sedang membuka jalan; mahasiswa hanya perlu mempersiapkan kapasitas diri, terutama kemampuan bahasa Inggris, sejak dini.

Belanda adalah bukti nyata bagaimana sebuah negara dengan keterbatasan geografis mampu menjadi raksasa dunia melalui kebijakan liberal yang terukur, teknologi logistik yang kokoh, dan kesejahteraan sosial yang tinggi.

Bagi pemuda di Sulawesi Barat, perjalanan pimpinan Institut Hasan Sulur ke tanah kincir angin ini adalah sebuah undangan terbuka. Jalurnya telah dirintis, informasinya telah dihimpun, kini saatnya mahasiswa dan calon mahasiswa IHS bangkit, belajar dengan tekun, dan bersiap menjadi bagian dari diaspora akademik yang akan mewarnai panggung internasional. (*)