[Cek Fakta] Simpang Siur Dana Transportasi Anggota KPPS

Laporan: Naim Irmayani

MANDARNESIA.COM, Polewali — Informasi beredar mengenai Dana Transportasi yang seharusnya diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat melaksanakan Pelantikan pada Kamis (25/01/2024), dan Bimbingan Teknis yang diadakan secara bergilir, nihil diterima.

Anggota KPPS di beberapa wilayah mengakui bahwa mereka tidak menerima sepeser pun dana apapun saat pelantikan dan bimbingan teknis. Bahkan hingga Senin (29/01/2024) sebagian KPPS berasumsi bahwa dana ini dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pihak PPS mengonfirmasikan bahwa dana transportasi benar adanya, namun sampai saat ini belum dicairkan sehingga belum dapat diserahkan kepada anggota KPPS usai Pelantikan dan Bimbingan Teknis. Pihak KPPS menentang adanya isu korupsi yang beredar.

“Dana transportasi yang seharusnya diterima oleh anggota KPPS benar adanya. Namun sampai saat ini anggaran ini belum dicairkan sehingga belum bisa diserahkan kepada anggota KPPS saat dilaksanakan Pelantikan dan Bimbingan Teknis. Dana ini akan diserahkan secara bersamaan setelah dicairkan,” kata Sry Wahyuni memberi klarfikasi sebagai anggota PPS.

Terkait berita ini juga telah mendapat respons dari Ketua KPU Polewali Mandar Nurjannah Waris yang membenarkan penundaan dalam pemberian transpor KPPS.

“Dana tersebut belum cair, belum masuk ke bendahara KPU. Karena pencairan yang lumayan banyak membutuhkan syarat administrasi, tidak asal cair saja. Hal ini juga sudah disampaikan kepada semua PPK untuk dijelaskan kepada KPPS,” jelas Ketua KPU Polman via telepon.

Pihak KPU menyayangkan berita yang beredar dan mengimbau masyarakat, terutama anggota KPPS agar tidak terprovokasi oleh berita yang tidak benar adanya. (*)

#cekfakta