MANDARNESIA.COM, Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama (boarding school). Program ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan kurikulum nasional ditambah penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi dilakukan bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan tes akademik.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial (kemensos.go.id), Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025 di daerah yang telah siap secara infrastruktur.
“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos, 9 di Jawa Timur, 2 universitas, dan 1 di Sumatera Barat. Total ada 53 lokasi. Presiden meminta agar program ini dimatangkan dan diperluas ke sebanyak mungkin daerah,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud bersama Kepala Dinas Sosial H. Azwar Jasin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, di kantor Kemensos RI, Senin (14/4/2025). Pertemuan itu secara khusus membahas kesiapan Polewali Mandar sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Kominfo-SP, Dr. Aco Musaddad HM, mengungkapkan bahwa Bupati Samsul Mahmud sebelumnya telah menghibahkan lahan seluas 6,5 hektare di Desa Sambalibali, Kecamatan Luyo, untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
“Polewali Mandar menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang telah memenuhi syarat administrasi dan kini masuk tahap kedua, tinggal menunggu hasil survei lapangan dari Balai Kementerian PUPR,” kata Azwar Jasin.
Bupati Samsul Mahmud menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Kemensos terhadap Polewali Mandar.
“Terima kasih atas atensi dan bantuan sosial dari Kemensos selama ini. Saya berharap Sekolah Rakyat bisa segera hadir di Polewali Mandar, dan kami siap mendukung penuh,” ucapnya.
Aco Musaddad dalam keterangan tertulisnya kepada mandarnesia.com menambahkan bahwa Sekjen Kemensos dalam waktu dekat akan mengundang jajaran Pemkab Polewali Mandar — mulai dari Sekda, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Dikbud, hingga Kadis Sosial — untuk hadir langsung di Jakarta, guna memaparkan kesiapan dan komitmen di hadapan Desk Evaluasi Kemensos bersama daerah lain se-Indonesia.
“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Polewali Mandar, Kementerian Sosial akan mengalokasikan anggaran antara Rp150 sampai Rp200 miliar,” ungkap Aco Musaddad.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mendorong anak-anak keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan, sekaligus bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. (WM)
: redaksi@mandarnesia.com
Indonesian 
English 