fbpx

Serapan Anggaran Rendah, Menanti Kepala Dinas Baru

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Belasan Pejabat eselon II, III dan IV di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilantik. Pejabat yang baru berhadapan dengan tugas-tugas berat yang belum selesai di Tahun 2019, termasuk serapan anggaran yang masih rendah.

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP menyampaikan, untuk Bulan September 2019 serapan anggaran Pemerintah Sulawesi Barat hanya berada di angka 42 persen, jauh dari harapan.

Baca:https://mandarnesia.com/2019/09/abm-kembali-rombak-eselon-ii/

“Mulai besok mereka sudah on the track pada jabatannya. Serapan anggaran kita masih sekitar 42 persen dan itu tantangan berat bagi pejabat baru. Jauh di bawah target, harusnya sudah 60 sampai 70 perser,” kata Idris kepada wartawan usai pelantikan di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (11/9/2019).

Penjaringan pejabat di Pemprov Sulbar dilakukan dengan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Uji Kesesuaian (Job fit) dan lelang jabatan atau open bidding.

“Kita bersyukur dari hasil job fit maupun open bidding, Anda sudah lihat memang ada beberapa pergerakan eselon II. Yang jelas sekarang tidak ada lagi Plt. Tinggal Biro Umum yang menunggu masa pensiunnya. Sementara Biro Ekbang, Biro Pemerintahan kita akan bidding karena itu prosedur,” jelasnya.

Lanjut Idris, jadi semua jabatan akan di didding. Pendaftarnya dari mana-mana akan diterima semua. Bisa lihat sendiri beberapa pejabat dari luar Pemerintahan Pemprov Sulbar, misalnya Dinas Kesehatan dari Pasangkayu. Karena memang itu yang tertinggi nilainya sesuai dengan job fit.

“Kita berharap semua yang dilantik ini nanti sore ini, kami akan briefing mengenai tugas-tugas penting yang harus segera diselesaikan, termasuk di dalamnya bagaimana merampikan perencanaan 2020. Karena itu menjadi target perbaik. Kedua memastikan 2019 bisa dimaksimalkan untuk penyerapan anggaran, oleh karena itu mereka tidak bisa berleha-leha,” tegas Idris.

Semelentara untuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2019, akan segera diserap sesuai dengan peruntukannya. “Insya Allah Silpa di 2020 mudah-mudahan kita bisa tekan, tidak seperti pada Tahun 2019, karena itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Di sampikannya, perombakan jabatan di Pemerintahan Provinsi akan lebih banyak dan lebih ramai setalah pelantikan ini.

“Karena kita sudah bicara mengenai orang-orang yang ada dalam jabatan ini, saat ini belum terganti akan kita evaluasi performa sampai akhir 2019. Kalau yang baru dilantik ini ada ketentuannya, harus dua tahun baru bisa dievaluasi. Tapi tidak berarti bagi orang yang melanggar itu harus menunggu dua tahun,” jelasnya.

Gubernur memiliki hak mengajukan pertimbangan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengganti orang yang tidak cukup dua tahun jika ada indikasi permasalahan yang muncul, termasuk dalam hal kinerjanya.

error: Content is protected !!