fbpx

Dirut Perusda Dilantik, Hasriadi: Sulbar Berjalan Lambat

MAMUJU, mandarnesia.com-Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM), melantik tiga Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Sebuku Energi Malaqbi, di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (14/3/2019).

Ketiga Dirut yang dilantik, yakni Haris Hanafing selaku Direktur Utama, Asrul Abu Direktur Operasional, dan Arifuddin Direktur Keuangan dan SDM. Sedangkan, Dewan Pengawas mengangkat Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP, Kepala Dinas Energi dan SDM Amri Ekasakti, serta masing-masing dari Pemda dan Abdul Kadir dari unsur independen.

Setelah dilantik, mereka dituntut melakukan koordinasi yang intens dengan pihak SKK Migas dan unsur terkait soal penawaran Participating Interest (PI) 10 persen.

Haris menyampaikan, sebagai Direksi, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar melalui PI. Walaupun diakuinya amanah itu cukup berat lantaran Perusda baru terbentuk. Tapi pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar harapan tersebut bisa terwujud.

“Selama ini kan tidak ada. Jadi kami bertiga sebagai Direksi, tentu ke depan memiliki tugas yang cukup berat,” kata Haris menanggapi pesan Gubernur untuk melakukan koordinasi terkait PI dengan pihak terkait, pada Kamis (14/3/2019).

Namun, ia berjanji dalam waktu dekat bakal melakukan koordinasi dengan pihak SKK Migas dan Perusahaan terkait. Semoga proses pencairan dana PI secepatnya dapat terealisasi.

Terpisah, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene Hasriadi menilai, pelantikan Direksi Perusda Sebuku Energi Malaqbi merupakan langkah Pemprov Sulbar yang berjalan sangat lamban.

Mestinya, kata Hasriadi, sejak awal pemprov maupun kabupaten membentuk Perusda. “Kenapa baru sekarang, tidak sejak dahulu. Lambat laun minyak akan habis. Sulbar berjalan lebih lambat dari kura-kura. Kok baru ditunjuk,” sesal Hasriadi, kepada mandarnesia.com, Jumat (15/3/2019).

Bahkan, ia mempertanyakan apakah Pemprov Sulbar dan Kabupaten akan mendapat hasil dari minyak Blok Sebuku.

“Apakah dapat nol atau ada izinnya? Kenapa saya katakan nol, sampai sekarang APBD pemprov dan kabupaten belum tergambar pendapatan Blok Sebuku. Belum ada asumsi pendapatan belanja 2019. Berani tidak provinsi mengasumsikan APBD 2020 terkait Sebuku. Kalau kabupaten tidak berani, saya tidak tahu provonsi?,” pungkasnya.

Reporter: Sudirman Syarif

Komentar Anda

error: Content is protected !!